Dirjen PDT Ajak UKM Lombok Masuki Pasar Digital

Lombok - Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat didaerah tertinggal terkait e-commerce, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDTT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerjasama dengan Shopee Indonesia melaksanakan kegiatan Literasi E-Commerce di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus NTB, Lombok Tengah, Kamis (31/1).

Dalam kegiatan tersebut, Dirjen PDT Kemendes PDTT Samsul Widodo memberikan kuliah umum terkait pemasaran produk berbasis online. Samsul Widodo mengajak para pelaku UKM yang ada didaerah tertinggal bisa mulai memasuki pasar online.

“Pemasaran produk berbasis online memiliki banyak keuntungan, karena kemudahan dan kecepatan transaksi produk yang diperjualbelikan,” katanya.

Untuk mengajak UKM memasuki pasar online, bersama dengan Shopee Indonesia pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan pelatihan e-commerce kapada 60 pelaku UKM yang tersebar dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara.

“Dengan menjual secara online, para petani, nelayan maupun pelaku UKM dapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan menjual kepada tengkulak. Persoalan petani selama ini adalah mereka tidak bisa menjual hasil panennya dengan harga tinggi, bahkan tak jarang hasil panen mereka sulit untuk dijual, karena tidak adanya pasar atau pembeli,” katanya.

Menurut Samsul, potensi e-commerce didukung dengan tingkat pengguna internet di Indonesia yang besar. Berdasarkan hasil survei tahun 2017, sebanyak 54,7 persen dari populasi penduduk Indonesia atau 143,26 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan pengguna internet.

"Kreatifitas kitalah yang perlu diasah, saat ini untuk menjual produk tidak perlu lagi melalui toko, hanya dengan menggunakan smartphone kita sudah dapat menjual produk kita ke seluruh Indonesia,” ujarnya.

Selain diikuti oleh 225 Praja IPDN dan 60 pelaku UKM, acara tersebut juga dihadiri Direktur IPDN Kampus NTB, Sri Hartati, Sekda Kabupaten Lombok Tengah, HM. Nursiah, , Government Relation Shopee Indonesia, Malinda, Founder Eco Fashion Week Indonesia, Merdi Sihombing, perwakilan KOMPAK, Dinas Koperasi dan Perdagangan, serta Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Untuk yang terakhir, bersama dengan GIZ, Kemendesa PDTT telah mengembangkan Desa Bilebante yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah sebagai Desa Wisata. Selain itu, dalam kunjungan kerja di NTB, Dirjen PDT juga akan mengunjungi pusat potensi usaha ekonomi yang ada di Lombok, diantaranya pusat kerajinan Rotan di Desa Beleka, Lombok Tengah dan pusat Produksi Teh Moringa Sasambo di Kota Mataram.

Kunjungan kerja Dirjen PDT di Lombok menjadi salah satu kegiatan untuk mendukung program Lombok Bangkit. Program Lombok Bangkit merupakan salah satu program integrasi yang dilaksanakan untuk membangun kembali Lombok paska bencana gempa.
[20:02, 1/31/2019] Rusli Kemendes: SIARAN PERS
BR/Humker/KDPDTT/I/2019/25
-NOV-

Dua Tahun Berturut, Kemendes PDTT Sajikan Laporan Keuangan Standar Terbaik

JAKARTA - Dalam dua tahun terakhir, secara berturut-turut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan karena mampu menyajikan laporan keuangan dengan standar terbaik di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Sekretariat Jenderal Kemendes PDTT di Jakarta, Kamis (31/1). Menurutnya, Kemendes PDTT adalah salah satu kementerian yang paling cepat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

"Alhamdulillah dengan komitmen dan kerja keras kita (pegawai Kemendes PDTT), penyerapan kita meningkat tajam dari 69 persen pada tahun 2015 menjadi 94 persen pada 2018," ungkapnya.

Tak hanya penyerapan, Menteri Eko juga mengatakan bahwa Kemendes PDTT dalam dua tahun terakhir berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Padahal sebelumnya, Kemendes PDTT mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan nyaris disclaimer.

"Tata kelola arsip kita naik dari rangking 82 menjadi rangking 6. Layanan publik meningkat dari nilai 54 menjadi 96, atau naik dari rangking 70 sekian menjadi rangking 4 pada tahun 2018. Dua tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK. Ini tidak lepas dari kerja keras, konsisten, dan komitmen dari seluruh pegawai Kementerian Desa," ungkapnya.

Menteri Eko mengatakan, Kemendes PDTT memiliki tugas besar dalam mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. Menurutnya, isu kemiskinan dan kesenjangan penting diperhatikan, untuk meminimalisir timbulnya permasalahan sosial dan politik.

"Kekuatan ekonomi Indonesia saat ini berasa pada nomor 15 dunia. Tapi tahun 2014 itu masih 27 juta masyarakat yang miskin, lebih dari 20 ribu desa masih tertinggal, dan 37,2 anak mengalami stunting. Presiden selalu mengingatkan, pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang tidak dibarengi pengurangan kemiskinan, kesenjangan, akan menimbulkan masalah sosial, politik, yang akhirnya tidak bisa membangun," terangnya.

Di sisi lain menurutnya, untuk meningkatkan kualitas kerja, Kemendes PDTT dalam dua tahun terakhir rutin melakukan pelatihan peningkatan kapasitas manajemen terhadap pegawai. Pelatihan tersebut meliputi manajamen, kepemimpinan, accounting, dan marketing.

"Akunting penting, supaya adimistrasi tidak berantakan. Marketing juga penting. Karen kalau produknya bagusnya kayak apa, nggak akan laku kalau tidak bisa me-market-kan," ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here