Mendes Eko Tanang Kades Sumbawa Barat Wujudkan Desa Wisata

JAKARTA - Permasalahan pembangunan desa masih banyak menghadang ketika implementasi dana desa dilaksanakan. Beberapa di antaranya adalah kebutuhan pembangunan mesin pengering (dryer) ketika petani sudah menanam jagung, kendala pasar setelah industri rotan dan rumput laut yang telah berproduksi, hingga permasalahan program padat karya tunai (PKT) yang upahnya masih dirasakan minin, juga masalah ketersediaan air setelah dibangun embung. Permasalahan tersebut dikemukakan para kepala desa se-Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang diterima Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, di kantornya di bilangan Kalibata, Selasa (24/7) kemarin.

Menanggapi persoalan-persoalan tersebut, Mendes PDTT memerintahkan Bupati/Wakil Buoati (Wabup) Sumbawa Barat untuk mendata dan memastikan produk unggulan mereka dapat berproduksi secara konsisten dalam skala yang lebih besar.

"Tolong kasih datanya ke Bupati/Wabub, Pak Wabub tolong kelompokkan saja. Di fokuskan saja, skalanya harus besar supaya dunia usaha bisa masuk. Jika setiap desa 10.000 hektar, bisa dibangun drayer di tengah-tengah kawasan perdesaan itu. Tadi kan ada desa yang potensi jagungnya 6.000 hektar, gabungin dengan desa lain. Tiap kawasan perdesaan harus 10.000 hektar, kita bantu juga pompanya, kita kerja samakan dengan kementerian lain dan perbankan. Dengan skala besar, dunia usaha bisa masuk," terangnya.

Selain itu, Mendes PDTT berpesan agar membuat desa-desa wisata di areal pertanian dari anggaran dana desa. "Saya akan datang ke Sumbawa, kalau di sana sudah ada 10 desa wisata," tantang Mendes Eko menjawab undangan Wakil Bupati Sumbawa Barat untuk menghadiri Harlah Kabupaten pada November mendatang.

"Anggarkan 50-100 juta dari dana desa untuk membuat desa wisata. Bikin kafe-kafe di areal desa wisata pertanian, tiap desa harus punya, karena itu kan membuka lapangan kerja juga, bisa menyerap tenaga kerja hingga 85 orang. Dalam 3 bulan ke depan, 20 desa yang siap punya desa wisata dan bisa menentukan produk unggulan berskala besar di Sumbawa Barat akan saya bantu," katanya memberikan petunjuk kepada 57 Kepala Desa dari 8 Kecamatan yang ada di Sumbawa Barat.

Dalam empat tahun perjalanan dana desa sejak digelontorkannya oleh pemerintah pada tahun 2015 hingga saat ini, terus berdampak pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Manfaatnya pun terus dirasakan.

Berdasarkan hasil survey Indobarometer, bahwa program nawacita ketiga pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu membanggun Indonesia dari pinggiran mendapat kepercayaan dari masyarakat. "Itu semua hasil kerjakerasnya kepala desa, kemudian dapat MURI karena mampu membangun infrastruktur terbanyak, itu juga hasil kerja kerasnya kepala desa," ujar Mendes Eko.

Ke depannya, dana desa akan terus dinaikkan. Pada tahun 2019 mendatang, rencana pengalokasian dana desa yakni sebesar Rp. 83 Triliun. (*)