Kejaksaan Agung Akan Kawal Dana Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung ( Kejagung). Kerja sama ini dimaksudkan untuk mengawal penyaluran Dana Desa.

Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo menyebutkan, kerja sama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selain itu Kejagung juga melakukan pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahandan Pembangunan (TP4).
Kejagung juga melakukan koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset, membuat program Jaksa Masuk Desa, permintaan data, informasi dan keterangan saksi atau ahli terkait penanganan perkara pidana dan terakhir meliputi pengembangan sumber daya manusia.

"Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kami dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi," ujar Eko dalam pernyataannya, Kamis (15/3/2018).

Dalam pelaksanaannya, Kejagung akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara kepada Kemendes PDTT. Selain itu, Kejaksaan Agung juga akan mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan yang preventif dan persuasif dalam rangka mendukung program dan kegiatan Kemendes PDTT melalui peran tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan(TP4).

"Kami akan saling bekerjasama dalam koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset melalui kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan,dan pengembalian aset Kemendes PDTT dan saling memfasilitasi program Jaksa Masuk Desa sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum bagi Aparatur Desa khususnya dalam penggunaan dana desa," sebut Eko.

Jaksa Agung HM Prasetyo berharap nota kesepahaman ini menjadi simbol komitmen Korps Adhyaksa juga Kemendes PDTT terkait pembangunan di desa. Nota kesepahaman diharapkan mampu mengoptimalkan kerja sama agar berlangsung lebih jelas dan terukur.

"Saya optimistis dan percaya kerja sama ini mampu menjadi bagian terintergrasi mendukung program pembangunan nasional yang hendak dicapai," ujar Prasetyo.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here