Taufik Madjid: “BUMDes ini adalah usaha di mana masyarakat desa adalah pemiliknya”

Berkaitan dengan persoalan kejelasan payung hukum bagi unit-unit usaha di Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) dalam program dana desa milik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) itu, diketahui secara jelas memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No 4 tahun 2014 tentang desa.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Taufik Madjid saat mendampingi kunjungan Menteri Desa ke Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Taufik mengatakan, BUMDes merupakan instrumen penting bagi masyarakat desa di samping unit usaha lain dan koperasi.

" BUMDes ini adalah usaha di mana masyarakat desa adalah pemiliknya," ujar Taufik Madjid,

Selanjutnya, Taufik menceritakan bila aktifitas BUMDessempat terhambat akibat adanya persoalan kejelasan ada atau tidaknya payung hukum bagi unit usaha di BUMDes. Oleh karena itu, Taufik kembali menegaskan bahwaBUMDes dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sejalan dengan Undang-undang Desa.

"Meski tidak diatur langsung dalam perundang-undangan, namun pasal-pasal di bawahnya bisa menjelaskan detil,” tegasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here